Rakyat Merdeka merupakan salah satu surat berita nasional Indonesia yang didirikan pada April 1999 di Jakarta. Surat wara-wara ini merupakan molekul dari Jawa Pos yang mengeluarkan warta seputar peristiwa politik dan Bersahabat teristimewa sejak awal era reformasi di Indonesia. Koran ini menghormati berita politik bila sajian utama dan melaksanakan lebih dari 150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Kelompok mempersiapkan surat warta daring yang dinamakan Rakyat Merdeka Online (rmco.id) yang berhasil terserang 50 juta klik per bulan.
Sirkulasi surat RM cerita ini teristimewa berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Palembang, Bandar Lampung, Banten dan setengah di Kalimantan serta Malaysia.[2] Sejak tahun 2002, slogan surat kabar Rakyat Merdeka yang dulunya merupakan "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News Leader" yang mengandung arti bahwa koran ini ingin menjadi yang terdepan dalam siaran politik. Tidak cuma isu politik, harian Rakyat Merdeka pula mengadakan pengumuman hiburan dan sport serta telah meningkat dari melainkan 12 halaman menjadi 20 halaman.[2]
Beberapa surat cerita yang lain yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka yakni Lampu Merah (pada tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Banten Pos, Non Berhenti Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka. Suatu partai politik ialah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan niat umum. Definisi yang lain merupakan bangsa yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, federasi Seusia orang-orang) yang seasas, Sepaham setujuan di bidang politik. Baik yang patuh partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok unit partai yang Termasyhur Atau bisa pula pada partai massa, adalah partai politik yang mendewakan usaha menuruti kekuatan jumlah anggotanya. Ujud kelompok ini ialah untuk capai wewenang politik dan merampas takhta politik - Kebanyakan dengan cara konstitusionil - untuk menggenapi kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik memiliki fungsi perlu dalam susunan demokrasi Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang Undang No.2 Tahun 2008 di Acara 11 yang menceritakan bahwa partai politik memiliki beberapa kemujaraban diantaranya pendidikan politik bagi partikel dan masyarakat luas serta yang tidak angkat tangan krusial yaitu dalam cara rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik lewat mekanisme demokerasi yang ada. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi sudiana di acara Siasat Perbanyakan Kelebihan Demokrasi Pada Dunia Lembaga Demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahann Umum (Ditjen Polpum) melalui Direktorat Politik Dalam Ranah itu digelar karena menonton pentingnya fungsi partai politik (parpol) tergantung Penanaman Di Indonesia pendanaan partai politik sesuai amanat Kesibukan 34 ayat (3) UU No.2 Tahun 2011 bernuansa sumbangan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan selaku proporsional, bagi partai politik yang mengusahakan kursi di DPR RI/DPRD Lingkungan dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Penghitungannya kalau jumlah perolehan suara sah," kata Didi. Menyambung amsal Tertulis Laode Ahmad sebagai Direktur Politik Dalam Daerah serta memajukan bahwa saat ini, besaran nilai donasi keuangan parpol terbagi dalam tiga Level Untuk tingkat pusar se gede Rp1000 per suara sah, tingkat daerah se gede Rp1200 per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota se besar Rp1500 per suara sah. Besaran nilai uluran tangan keuangan parpol tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tamat mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Laode serta membilangi tersangkut pelaporan dan pertanggungjawaban uluran tangan keuangan parpol. Sesuai Ihwal 32 Permendagri 36 Tahun 2018 bahwa parpol wajib mewahyukan kabar pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran donasi keuangan parpol yang asal dari APBN/APBD, paling lambat satu agenda sehabis tahun biaya Berakhir Siaran itu diserahkan ke Badan Penanya Keuangan (BPK) Bagi parpol yang terlalu siang mengusulkan cerita pertanggungjawaban mengatasi batas waktu atau tidak mendepak sama sekali, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi beragam tidak diberikan donasi keuangan sampai informasi pertanggungjawaban terkabul dan diperiksa oleh BPK.